NIAS BARAT – Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2024, yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Nias Barat kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pencapaian WTP tahun ini merupakan pencapaian keempat kalinya yang berhasil diraih secara berturut-turut sejak tahun 2021 sampai 2024 di bawah kepemimpinan Mantan Bupati Nias Barat, Bapak Khenoki Waruwu. Sebagaimana yang telah diterima oleh pemerintah Nias Barat pada tahun 2025 ini dari BPK Perwakilan provinsi Sumatera Utara, hasil dari laporan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Nias Barat tahun 2024 yang lalu.
Pencapaian opini WTP dari BPK adalah cerminan dari pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Walaupun Khenoki Waruwu (Bupati Periode 2021-2025) tidak dapat hadir langsung dalam penyerahan LHP oleh BPK tahun ini, tetapi hasil ini tetap dianggap sebagai penghargaan moral dan pencapaian yang istimewa di akhir masa jabatan.
Secara kebetulan, pencapaian WTP kali ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Bapak Khenoki Waruwu 05/06/25), sungguh menjadikannya hadiah yang sangat berarti bagi beliau dan kepada seluruh masyarakat Nias Barat.
Keberhasilan ini menjadi momen berharga dalam sejarah pembangunan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Nias Barat. Kita berharap, pencapaian ini dapat dipertahankan dan dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang baru Periode 2025-2030, untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang bersih, efektif, dan fokus pada pelayanan publik.
Masyarakat kabupaten Nias Barat menyampaikan Terimakasih kepada Bapak mantan Bupati Nias Barat KHENOKI WAWUWU, yang telah menoreh sejarah, dimana 4 kali berturut turut mendapatkan WTP dari BPK.
Sesuai dengan amanat Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib, mematuhi peraturan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Semoga pencapaian ini dapat menjadi pendorong bagi semua elemen pemerintahan kabupaten Nias Barat dan masyarakat, untuk terus bersinergi dalam membangun Nias Barat yang lebih baik di masa depan.
(UT)
.jpg)
