 |
| Ket: Foto Ilustrasi |
Dalam pemberitaan tersebut, Camat Ulu Idanotae sempat menyatakan bahwa “Kami hadir bukan untuk mencari-cari kesalahan,” sebuah kalimat yang menjadi perhatian publik karena bersinggungan langsung dengan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara di tingkat desa, terutama Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Redaksi telah mengajukan sejumlah poin konfirmasi penting mulai dari transparansi dan akuntabilitas hasil Monev, validitas RAB, mekanisme penilaian lapangan, hingga tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran administratif atau teknis. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun tanggapan, klarifikasi, maupun keterangan tertulis dari pihak Camat Ulu Idanotae.
Sikap diam tersebut patut dipertanyakan, mengingat isu yang dibahas menyangkut pengawasan keuangan publik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa yang menjadi perhatian masyarakat luas. Keterbukaan informasi publik bukan hanya bentuk tanggung jawab moral pejabat publik, melainkan juga amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Ketika pejabat publik memilih bungkam terhadap permintaan konfirmasi media, hal itu dapat menimbulkan kesan minimnya komitmen terhadap transparansi dan bahkan membuka ruang spekulasi mengenai efektivitas pengawasan di wilayah yang dipimpinnya.
Metronewstv.co.id menegaskan bahwa konfirmasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari prinsip jurnalisme berimbang dan akuntabel, guna memastikan publik memperoleh informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kami tetap membuka ruang bagi Bapak Camat Ulu Idanotae untuk memberikan tanggapan resmi, baik secara tertulis maupun melalui wawancara langsung dengan tim redaksi, demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang, kredibel, dan sesuai fakta di lapangan.
Sikap terbuka dan responsif dari aparatur pemerintah adalah kunci membangun kepercayaan publik dan diam, dalam konteks ini, justru berbicara lebih banyak daripada seribu kata.
(Mr Ndruru)
