Salah satu penerima manfaat BSPS, Valen Klau, mengatakan dalam sosialisasi dan pembahasan pengadaan material, penerima manfaat telah mengusulkan semen merek Tonasa. Namun, ketika material diturunkan ke lokasi, semen yang diterima ternyata menggunakan merek berbeda.
“Kami kecewa dan bingung karena usulan kami saat pertemuan dengan pihak ketiga itu semen Tonasa, bukan semen ini. Waktu mereka kasiturun juga kami tidak ada di rumah jadi mau komplen ke siapa,” jelas Valen saat ditemui, Rabu (19/8/2026).
Menurut Valen, persoalan tersebut bukan hanya dialaminya. Sejumlah keluarga penerima manfaat lainnya di Dusun Boni B juga mengaku mengalami kondisi serupa terkait material yang diterima bahkan kepala dusunpun menurutnya mempertanyakan hal itu.
Persoalan material juga disebut berdampak pada progres pembangunan rumah penerima manfaat. Salah satunya dialami keluarga Maria Imelda Hoar. Sebagian teras dan ruangan rumahnya telah dibongkar untuk pembangunan rumah bantuan, namun proses pembangunan belum selesai karena material yang tersedia habis.
Anak-anak Maria Imelda Hoar mengatakan, pekerjaan pembangunan rumah tersebut bahkan telah terhenti selama sekitar dua minggu karena kekurangan material.
“Sudah seminggu tukang tidak kerja karena bahan tidak ada. Batako dan semen sudah habis,” ujar mereka saat ditemui di kediamannya, Rabu (19/8/2026).
Kondisi tersebut membuat keluarga penerima manfaat harus menumpang sementara di rumah saudara karena sebagian bangunan tempat tinggal mereka telah dibongkar.
Sementara itu, Daniel Seran, yang juga merupakan Ketua Rukun Tetangga (RT) sekaligus calon penerima BSPS gelombang ketiga atau tahap ketiga, mengaku masih menunggu material pabrikasi dari pemerintah untuk memulai pembangunan rumahnya.
“Fondasi saya sudah selesai, kayu atau bahan lokal juga sudah ada. Tinggal menunggu bahan-bahan pabrikasi dari pemerintah turun supaya bisa bangun,” ujarnya.
Daniel mengatakan, dari 15 unit bantuan yang menjadi perhatian di wilayah tersebut, progres pembangunan belum seluruhnya berjalan sesuai harapan. Kendalanya bervariasi, mulai dari penerima manfaat yang masih mencari tukang, kekurangan material, hingga persoalan biaya tenaga kerja.
Menurutnya, ada penerima manfaat yang sudah mulai membangun tetapi materialnya masih kurang. Ada pula yang berharap pemerintah melalui kementerian terkait dapat mempertimbangkan tambahan biaya tukang karena upah tenaga kerja dinilai belum sebanding dengan biaya jasa pembangunan saat ini.
Persoalan serupa, kata Daniel, juga terlihat pada BSPS tahap pertama yang mencakup 10 unit rumah. Dari jumlah tersebut, tiga unit disebut belum mencapai penyelesaian 100 persen sejak bulan Juni dimulainya pekerjaan. Bahkan, sebagian penerima manfaat terpaksa menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan.
Menanggapi keluhan mengenai merek semen, pemilik Toko Bangunan Cinta Damai Weleun selaku pihak ketiga penyedia material pabrikasi BSPS mengatakan dirinya hanya mengikuti petunjuk dari pihak dinas dan pendamping perumahan.
“Om tanya langsung ke dinas dan pendamping baru ke saya, karena saya ikuti petunjuk dari mereka. Apa yang mereka minta, itu yang saya kasih,” ujar pemilik toko ketika ditemui di tokonya.
Pemilik toko yang tidak bersedia menyebutkan namanya tersebut juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut kepada media terkait alasan perubahan atau penggunaan merek semen yang dipersoalkan penerima manfaat.
Sikap tersebut membuat persoalan spesifikasi material semakin menjadi perhatian penerima manfaat. Mereka berharap pihak yang berwenang dapat menjelaskan secara terbuka mekanisme penentuan merek dan spesifikasi material pabrikasi yang disalurkan dalam program BSPS.
Masyarakat penerima manfaat juga meminta Pemerintah Kabupaten Malaka, Dinas PUPR, pendamping perumahan, serta Balai Perumahan Provinsi NTT turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi pembangunan rumah penerima manfaat di Dusun Boni B.
Mereka berharap pemeriksaan tersebut tidak hanya menyangkut merek semen, tetapi juga jumlah, kualitas, kesesuaian spesifikasi, serta kelancaran distribusi seluruh material bantuan.
Pemeriksaan lapangan dinilai penting agar persoalan yang terjadi pada tahap pertama maupun tahap berikutnya dapat segera diselesaikan, sehingga pembangunan rumah masyarakat penerima manfaat tidak terus tertunda.
Sementara itu, koordinator BSPS yang hendak dikonfirmasi terkait persoalan tersebut telah dihubungi melalui telepon dan pesan WhatsApp, namun hingga berita ini ditulis belum memberikan respons.
Masyarakat berharap Pemerintah melalui Balai Perumahan Provinsi NTT segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi penerima manfaat, sekaligus memastikan bantuan BSPS tahap pertama dan tahap berikutnya dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat penerima manfaat yang sedang membangun rumah tidak terus mengalami kendala material maupun keterlambatan pembangunan, dan masyarakat miskin lainnya dapat segera memperoleh kesempatan mendapatkan bantuan serupa dari pemerintah.
(Fabianus Bria)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
