Hal ini diungkap Ketua LSM Kopelpam Lubuk Linggau, Hartanto saat dihubungi kemarin.
Hartanto (sapaan akrabnya Bung Har) mengatakan kenapa pejabat bersangkutan tak transparan anggaran, merasa risih atau diduga ada penyimpangan anggaran.
Padahal informasi tersebut adalah hak masyarakat atau hak rakyat, yang dalam demokrasi, harus diawasi proses atau alurnya dari perencanaan hingga usai pelaksanaan.
"Saya merasa prihatin karena pemberitaan beberapa media yang konfirmasi Kabag Prokopim Kota Lubuk Linggau, berkaitan dengan penggunaan anggaran. Namun malah diabaikan.
Seyogyanya media adalah corong informasi publik dan punya tugas menyampaikan informasi ke masyarakat.
Para pejabat merupakan pemegang amanah jabatan dan disumpah dengan Undang-Undang, bila tidak transparan termasuk melanggar Sumpah Undang-Undang," ujarnya meninggi.
Dia berharap, Wali Kota Lubuk Linggau juga dapat menjunjung tinggi Transparansi sehingga akan lebih meningkat partisipasi publik dalam mendukung dan menjaga hasil pembangunan di Kota Lubuk Linggau.
Dengan demikian para OPD juga mendukung dan menerapkan transparansi anggaran.
Dalam penelusuran, berbagai media menerbitkan konfirmasi dan kekecewaan terhadap Kabag Prokopim Kota Lubuk Linggau yang dianggap tak transparansi dan responsif terhadap wartawan.
Padahal konfirmasi yang dilakukan wartawan terkait sejumlah isu penting dan penggunaan anggaran tak digubris sama sekali.
Upaya ditemui namun jarang di kantor, pesan tak dibalas, seolah menghindar dari tanggung jawab sebagai pejabat publik.
( Guntur)
