Dugaan ini menguat setelah beredarnya dokumen “Daftar Timbangan Babi” tertanggal 7 April 2026. Dalam dokumen tersebut tercatat sejumlah ternak yang siap dikirim, namun beberapa komponen penting seperti nomor dan tanggal SPPB, jam tangkap, hingga total berat bersih tidak diisi secara lengkap.
Selain itu, tidak ditemukan keterangan hasil uji laboratorium dari Balai Veteriner yang seharusnya menjadi dasar utama dalam memastikan kesehatan ternak, khususnya untuk pengiriman ke luar wilayah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kelayakan ternak yang dipasarkan kepada konsumen.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, tim media melakukan penelusuran langsung ke lokasi kandang yang berada di Desa Bahal Batu II, Kecamatan Siborongborong. Di lokasi tersebut, awak media bertemu dengan seorang pria bermarga Gultom yang mengaku sebagai penanggung jawab kandang.
Ia menjelaskan bahwa jumlah ternak di kandang tersebut berkisar 500 ekor, dengan fokus pada induk dan pembibitan, bukan untuk pembesaran.
Namun demikian, saat dikonfirmasi terkait adanya transaksi penjualan ternak dari kandang tersebut, ia sempat terdiam sebelum akhirnya mengakui bahwa ternak yang dijual merupakan induk yang sudah tidak lagi produktif.
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai prosedur pemeriksaan kesehatan terhadap ternak yang dijual, mengingat ternak yang tidak lagi layak sebagai induk tetap harus melalui pengawasan ketat sebelum dipasarkan.
Kasus ini mencuat setelah adanya pengakuan dari salah satu konsumen yang membeli ternak dari kandang tersebut. Dalam perjalanan, beberapa ternak dilaporkan mati. Bahkan, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan adanya anak di dalam salah satu ternak tersebut, yang menimbulkan kejanggalan tersendiri.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tapanuli Utara, Seh Pasaribu, menyampaikan bahwa pihak pengelola kandang tidak pernah melakukan koordinasi dengan dinas terkait.
“Tidak ada koordinasi dengan kami, sehingga kami tidak mengetahui kondisi maupun kesehatan ternak di lokasi tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, hasil pantauan di lapangan juga menunjukkan tidak adanya papan nama perusahaan di area kandang. Identitas usaha hanya diketahui melalui bon transaksi yang beredar di masyarakat. Sementara itu, Kepala Desa Bahal Batu II, Holong Lumbantoruan, mengaku belum mengetahui secara pasti status perizinan usaha tersebut.
“Memang pernah disampaikan akan mengurus izin, namun tidak berlanjut. Jadi hingga saat ini kami belum mengetahui kejelasan perizinannya,” ungkapnya. Di tengah situasi Tapanuli Utara yang masih menghadapi ancaman penyebaran penyakit ternak babi, kondisi ini dinilai memerlukan perhatian serius.
Lemahnya pengawasan serta tidak adanya kejelasan administrasi berpotensi memperbesar risiko yang dapat merugikan peternak maupun masyarakat luas.
Oleh karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara segera mengambil langkah tegas, baik melalui investigasi menyeluruh maupun penertiban aktivitas usaha, guna memastikan seluruh kegiatan peternakan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Satwa Karya Prima belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai temuan tersebut.
(Edys lumbantoruan)
.jpg)
.jpg "Pengadaan Ikan Nila TA 2025 Diduga Bermasalah, Kepala Dinas Pertanian Rejang Lebong Naik Pitam Hingga Pukul Meja")
![Pelantikan Pengurus Pasadaan Hasibuan Dohot Anak Boruna Muslim [PAHAM] Priode 2026 -2031 Kota Dumai](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMKnD4G1ddiSZYraWFPts9A3oojRQDmcoYlEtDdSm9TZBmA-_D7t4u_F9n4b6VgyZKZSXIYgX0V7qsHL6XvbH9uXPzNmZMN5mrmmrxaWrS_yWtlvH4lLpi2bhpetSBUgt8iGKnDstCT36Bl_4JBDpdySQIZN66OdisIqR3-oLByr_CeA84RxmFfrvpHa4/w120-h120-p-k-no-nu/IMG-20260405-WA0025.jpg "Pelantikan Pengurus Pasadaan Hasibuan Dohot Anak Boruna Muslim [PAHAM] Priode 2026 -2031 Kota Dumai")
