Usai Hearing di DPRD, Roydi Tegaskan Dugaan Permasalahan Retribusi Parkir Harus Diusut Tuntas

 

BENGKULU, 13 April 2026 — Rapat Dengar Pendapat (hearing) terkait permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang digelar di DPRD Kota Bengkulu berlangsung dengan berbagai sorotan dari sejumlah pihak, salah satunya dari Gerakan Perjuangan Pemuda Bengkulu.

Ketua Gerakan Perjuangan Pemuda Bengkulu, Roydi, menyampaikan bahwa hearing tersebut menjadi momentum penting untuk mengungkap berbagai persoalan yang selama ini terjadi di lapangan, khususnya terkait penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi juru parkir yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam forum tersebut, Roydi menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan sejumlah temuan serta aspirasi masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi dugaan ketidaktertiban dalam penerbitan SPT juru parkir, minimnya transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir, potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta maraknya praktik parkir liar yang dinilai meresahkan masyarakat.

“Hearing hari ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi pintu masuk untuk membenahi sistem pengelolaan parkir secara menyeluruh. Kami telah menyampaikan berbagai fakta di lapangan, dan hal ini tidak boleh diabaikan,” tegas Roydi.

Ia juga meminta agar DPRD Kota Bengkulu segera mengambil langkah konkret pasca pelaksanaan hearing tersebut, termasuk melakukan pengawasan lanjutan serta memberikan rekomendasi tegas kepada instansi terkait guna menindaklanjuti berbagai persoalan yang mencuat.

“Kami mendorong agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh, bahkan bila diperlukan dilakukan audit terhadap pengelolaan retribusi parkir. Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran, maka harus ada penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu,” lanjutnya.

Roydi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan serta perbaikan nyata dalam sistem pengelolaan parkir di Kota Bengkulu.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas serta potensi kerugian daerah. Karena itu, semua pihak harus bertanggung jawab,” tutupnya.

(Metri)