KEPAHIANG, 24 Mei 2026 – Lembaga Lentera RI Propinsi Bengkulu meminta Aparat Penegak Hukum (APH) serta Inspektorat Kabupaten Kepahiang untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang terkait dugaan indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan PAUD dan PKBM di wilayah Kabupaten Kepahiang.
Ketua Lentera RI Propinsi Bengkulu, Tommy Hardianto, S.Kom, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil informasi dan penelusuran tim investigasi Lentera RI di lapangan, ditemukan adanya dugaan indikasi peserta didik dan siswa belajar fiktif yang diduga digunakan untuk memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).
Menurutnya, selain dugaan adanya siswa fiktif, pihaknya juga menemukan adanya PAUD dan PKBM yang diduga sudah tidak lagi beroperasi namun masih menerima kucuran dana BOP dari pemerintah.
“Dari hasil penelusuran kami, ada salah satu PAUD yang mengaku sudah tidak beroperasi lagi, namun bantuan dana BOP masih tetap masuk dalam usulan. Bahkan diduga ada perintah dari oknum Dinas Pendidikan agar dana tersebut disetorkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang dengan dalih akan disetorkan ke kas negara,” ungkap Tommy Hardianto, S.Kom.
Lentera RI juga mempertanyakan apakah dana tersebut benar-benar disetorkan kembali ke negara atau justru disalahgunakan oleh oknum tertentu. Selain itu, pihaknya mengaku menemukan dugaan adanya arahan dari oknum di lingkungan Diknas Kabupaten Kepahiang kepada salah satu PAUD untuk melakukan pendataan siswa yang sebenarnya tidak belajar di PAUD tersebut demi mendapatkan dana BOP lebih besar.
“Kami berharap Inspektorat Kabupaten Kepahiang dan APH tidak tutup mata terhadap adanya dugaan siswa belajar fiktif di sejumlah PKBM dan PAUD yang ada di Kabupaten Kepahiang,” tegasnya.
Saat ini, Lentera RI Propinsi Bengkulu mengaku masih terus melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan terkait dugaan tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana melayangkan laporan resmi kepada APH baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Tembusan laporan tersebut juga akan kami sampaikan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Mabes Polri sebagai bentuk keseriusan kami dalam mengawal dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOP PAUD dan PKBM di Kabupaten Kepahiang,” tambah Tommy Hardianto, S.Kom.
Media ini juga memberikan ruang dan kesempatan hak jawab kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang guna memberikan klarifikasi atau tanggapan terkait dugaan yang disampaikan tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Pers yang berlaku.
(Metri)
.jpg)
