Sejak terjadinya bencana yang menyebabkan robohnya Jembatan Anduriang, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya melakukan langkah-langkah penanganan sesuai kewenangan yang dimiliki serta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan kembali jembatan tersebut.
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah telah menyiapkan rencana pembangunan jembatan darurat untuk menggantikan rakit penyeberangan yang dibuat masyarakat, guna menghindari risiko kecelakaan dan menjaga kelancaran mobilitas warga. Namun, berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan di Kantor Camat 2 x11 Kayu Tanam pada 5 Mei 2026 yang dihadiri Dinas PUPR, Camat, Wali Nagari, Kepala Korong, tokoh masyarakat, dan warga Nagari Anduriang, masyarakat meminta agar prioritas utama diberikan terlebih dahulu pada normalisasi Sungai Batang Anai yang berdampak terhadap pemukiman dan lahan pertanian warga di sekitar lokasi jembatan.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas PUPR melakukan koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang dan Dinas Sumber Daya Air Bina Konstruksi (SDA BK) Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan karena kewenangan normalisasi Sungai Batang Anai berada pada instansi tersebut, bukan pada pemerintah kabupaten. Selain itu, pekerjaan normalisasi membutuhkan alat berat dalam jumlah besar serta waktu pelaksanaan yang cukup panjang, sehingga memerlukan dukungan anggaran yang signifikan.
Alhamdulillah, saat ini pekerjaan normalisasi Sungai Batang Anai telah dilaksanakan oleh Dinas SDA BK Provinsi Sumatera Barat.
Selanjutnya, pembangunan jembatan darurat akan dilakukan setelah pekerjaan normalisasi sungai selesai. Jembatan darurat tersebut direncanakan memanfaatkan struktur jembatan eksisting yang masih memungkinkan untuk diperbaiki sehingga aman dan layak digunakan oleh kendaraan roda dua maupun becak motor.
Sementara itu, pembangunan Jembatan Anduriang secara permanen telah mendapatkan perhatian pemerintah pusat. Berdasarkan informasi yang diterima, pembangunan jembatan tersebut direncanakan dilaksanakan pada tahun 2026 oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dengan estimasi anggaran sekitar Rp42,5 miliar. Jembatan akan menggunakan konstruksi baja dengan bentang 2 x 70 meter atau total panjang 140 meter.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memperjuangkan pembangunan kembali Jembatan Anduriang terus dilakukan. Bupati Padang Pariaman secara aktif melakukan koordinasi dan lobi kepada berbagai pihak terkait, termasuk menghadirkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia beserta jajaran, Wakil Ketua Komisi V DPR RI beserta anggota, serta pihak BPJN Sumatera Barat untuk meninjau langsung lokasi bencana.
Saat ini, proses perencanaan pembangunan jembatan permanen sedang berjalan dan ditangani oleh Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Balai BPJN Sumatera Barat. Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus melengkapi berbagai persyaratan administrasi sesuai kewenangan daerah serta berkoordinasi dengan BPJN Sumatera Barat.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap masyarakat dapat memahami kondisi dan tahapan yang sedang berjalan serta tidak terpengaruh oleh informasi yang belum tentu sesuai dengan fakta di lapangan. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat sangat diharapkan agar pembangunan Jembatan Anduriang dapat segera terwujud dengan baik, sehingga akses transportasi masyarakat Nagari Anduriang dan wilayah sekitarnya dapat kembali normal.
(Jamal)
.jpg)
