Namun, realisasi pendirian pos tersebut masih menunggu dukungan sarana dan prasarana dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim.
Kepala BNNK Kotim, AKBP Muhamad Fadli, mengatakan koordinasi lintas instansi telah terjalin dengan baik. BNNK bersama Polres Kotim, Kodim 1015/Sampit, Batalyon, hingga Denpom siap bersinergi melakukan pengawasan apabila pos terpadu telah tersedia.
"Kalau posnya sudah ada, personel sudah siap. Dari BNN, Polres, Kodim, Batalyon sampai Denpom siap membackup pengamanan di lokasi," ujarnya.
Fadli menjelaskan, BNNK tidak dapat membangun pos tersebut secara mandiri karena keterbatasan kewenangan anggaran. Selain membutuhkan biaya pembangunan, pendirian pos juga memerlukan izin dari pemilik lahan atau bangunan yang akan dimanfaatkan.
Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat penting karena memiliki kewenangan dalam penyediaan anggaran, sarana pendukung, serta penataan kawasan. Dengan dukungan tersebut, pembentukan Pos Terpadu Bebas Nark0ba di Eks Golden dapat segera direalisasikan.
Kami berharap pemerintah daerah bisa membantu dari sisi sarana. Kalau fasilitas sudah tersedia, aparat tinggal menjalankan pengawasan secara terpadu," katanya.
BNNK Kotim berharap koordinasi dengan Pemkab Kotim terus berlanjut sehingga rencana penataan kawasan Eks Golden dapat segera diwujudkan. Kehadiran pos terpadu diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus mencegah kembali munculnya aktivitas penyalahgunaan dan peredaran nark0tika di kawasan tersebut.
(Karim)
