Badan Kehormatan DPRD Kaur Segera Proses Dugaan Asusila Oknum Anggota Fraksi Golkar

KAUR, BENGKULU – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kaur akan segera memproses dugaan perbuatan tidak pantas atau asusila yang melibatkan salah satu anggota DPRD dari Fraksi Golkar.

Hal tersebut disampaikan Ketua BK DPRD Kaur, Marlian, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (1/8/2026).

Menanggapi pemberitaan yang telah beredar luas di sejumlah media online, Marlian menegaskan pihaknya akan menggelar rapat unsur pada Senin (3/8/2026). Dalam rapat tersebut, oknum anggota yang diduga terlibat akan dipanggil secara resmi untuk dimintai klarifikasi.

“Guna menyikapi pemberitaan yang telah beredar, Insyaallah pada Senin, 3 Agustus 2026, kami akan menggelar rapat unsur Badan Kehormatan dan memanggil secara resmi oknum yang diduga terlibat,” ujar Marlian.

Ia menegaskan, seluruh proses pemeriksaan akan dilakukan secara resmi, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BK DPRD, kata dia, memiliki kewenangan penuh untuk menilai apakah yang bersangkutan terbukti melanggar kode etik, tata tertib DPRD, atau lalai dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

“Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan melanggar kode etik atau lalai dalam menjalankan tugas, maka kami akan menjatuhkan sanksi tegas tanpa pandang bulu, sesuai Tata Tertib DPRD Kabupaten Kaur serta AD/ART Partai Golkar,” tegasnya.

Marlian juga menekankan bahwa proses ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan setiap anggota DPRD menjaga integritas dan etika.

Lebih lanjut, ia memastikan hasil akhir dari proses pemeriksaan akan disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga.

“Apapun hasilnya nanti, akan kami umumkan secara terbuka. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Kabupaten Kaur,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Kami meminta masyarakat untuk bersikap tenang dan tidak terpancing isu yang belum jelas kebenarannya. Biarkan proses berjalan sesuai mekanisme di Badan Kehormatan. Semua akan diputuskan berdasarkan fakta yang sah,” pungkasnya.

(NUR A IPA)