Dua bukti otentik tersebut berupa Surat Keterangan Membayar yang ditandatangani langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (HG), pada 30 Desember 2025, 23/9/2026.
Rincian utang berdasarkan 2 surat tersebut:
SURAT 1 - Nomor: 900 / /SKM/DPK-SS/XII/2025.
Kegiatan: Meubelair SD Persiapan Uniplia di Distrik Konda
Nilai: Rp 287.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah)
Penerima: CV. LIAN BANGUN JAYA
SURAT 2 - Nomor: 900 / 122 /SKM/DPK-SS/XII/2025.
Kegiatan: Pengadaan Komputer pada SMP Negeri 1 Kokoda Tengah di Distrik Kokoda
Nilai: Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
Penerima: CV. LIAN BANGUN JAYA
TOTAL UTANG: Rp 387.000.000,-
Kedua surat tersebut dengan tegas menyatakan akan dibayarkan melalui APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2026.
Namun fakta di lapangan, hingga 23 September 2026 atau 9 bulan setelah janji tertulis tersebut, CV. Lian Bangun Jaya mengaku belum menerima sepeser pun pembayaran.
"Barang sudah lengkap kami antar. Komputer di SMPN 1 Kokoda Tengah sudah dipakai anak-anak belajar, meubelair di SD Uniplia Konda juga sudah dipakai. Tapi kami belum dibayar 387 juta. Kami sudah modal banyak," ujar pihak CV Lian Bangun Jaya kepada media.
Kasus ini menjadi ironi di tengah penyelidikan Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya terkait dugaan Tipikor di Dinas Pendidikan Sorsel TA 2025 sesuai surat B/413/XII/RES.3.3/2025/Ditreskrimsus.
KADISDIK BARU: SAYA HARUS MEMPELAJARINYA DULU
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan yang baru, (IM) mengatakan masih akan mempelajari persoalan utang tersebut.
"Bahwa saya harus mempelajarinya dulu," ujar Isak Meres singkat.
Publik Sorong Selatan kini mempertanyakan komitmen Pemkab Sorong Selatan dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan nasib rekanan lokal OAP.
Hingga berita ini diturunkan, mantan Kadisdik (HG) dan Kasubak Perencanaan Dinas Pendidikan belum dapat dikonfirmasi.
*(moy)*
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
