Di tengah kondisi jalan yang rusak parah, warga menyampaikan sebuah ungkapan yang menggambarkan getirnya kehidupan mereka: “Seperti air digenang, seperti lalang ditiup angin.” Kalimat sederhana itu menjadi cermin betapa masyarakat merasa hidup tanpa kepastian arah pembangunan. Mereka bukan meminta kemewahan, melainkan akses dasar agar dapat menjalani kehidupan secara layak sebagai warga negara.
Harapan tersebut datang dari masyarakat Desa Ononamolo II, Hilimbaruzo, Tarahoso, Taraha, Lahagu, Banua Sibohou hingga masyarakat Kecamatan Botomuzoi. Ironisnya, kawasan ini bukan wilayah yang asing bagi Gubernur Sumatera Utara. Pada tahun 2024 lalu, Bobby Nasution pernah melangkahkan kaki dan berjuang di wilayah tersebut.
Namun kini, warga mempertanyakan kapan denyut pembangunan benar-benar menyentuh jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi kehidupan mereka.
Jalan rusak bukan sekadar persoalan infrastruktur. Di wilayah ini, jalan adalah persoalan keselamatan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat.
Setiap hari, anak-anak PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA/SMK harus melewati akses yang penuh lumpur dan kerusakan. Begitu pula ibu hamil, lansia, pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu maupun Poskesdes. Dalam kondisi tertentu, perjalanan menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan bukan lagi sekadar perjalanan biasa, melainkan perjuangan yang mempertaruhkan keselamatan.
Yang lebih memprihatinkan, keterisolasian tersebut turut menghambat masuknya berbagai program pemerintah. Masyarakat menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program pemerintah lainnya belum dapat dirasakan secara optimal oleh anak-anak sekolah, lansia maupun ibu hamil di sejumlah wilayah tersebut akibat sulitnya akses transportasi.
Ketika jalan lumpuh, keadilan pun seakan ikut terhenti. Program pemerintah yang semestinya sampai ke pelosok negeri harus berhadapan dengan tembok bernama infrastruktur. Begitu pula hasil bumi masyarakat seperti pisang, karet dan pinang. Hasil pertanian yang seharusnya menjadi sumber penghasilan justru tidak jarang membusuk atau dijual dengan harga rendah karena biaya angkutan yang semakin mahal akibat kondisi jalan yang rusak.
Atas kondisi tersebut, masyarakat mengusulkan dua ruas jalan dan jembatan prioritas yang dinilai mendesak untuk mendapat perhatian pemerintah.
Pertama, ruas jalan utama Kecamatan Mandrehe Utara sepanjang kurang lebih 6 kilometer, yang menghubungkan Desa Hiliuso, Kecamatan Lolofitu Moi, menuju Desa Ononamolo II, Hilimbaruzo, Tarahoso, Taraha hingga Jembatan Noyo di Desa Lahagu, yang merupakan wilayah ibu kota Kecamatan Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat.
Kedua, ruas jalan alternatif penghubung Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat sepanjang kurang lebih 4 kilometer, yang menghubungkan Simpang Jalan Provinsi Kecamatan Hiliserangkai/Botombawo, Kabupaten Nias, menuju Kecamatan Botomuzoi, Desa Simanaere, Desa Banua Sibohou di kawasan perbatasan Nias-Nias Barat, Desa Taraha, Jembatan Gantung Noyo hingga Desa Lahagu.
Bagi masyarakat, pembangunan dua ruas tersebut bukan sekadar proyek fisik. Jalan itu adalah urat nadi yang menghubungkan sekolah dengan anak-anak, fasilitas kesehatan dengan pasien, petani dengan pasar, serta program pemerintah dengan masyarakat penerima manfaat.
“Kami mengetuk hati nurani Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bupati Nias Barat, Bapak Bupati Nias serta para anggota DPRD yang terhormat. Jangan biarkan kami terus merasa menjadi warga pinggiran yang terlupakan,” ujar salah seorang perwakilan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat tidak menuntut fasilitas mewah. Mereka hanya ingin jalan yang layak dan jembatan yang aman agar anak-anak dapat bersekolah tanpa dihantui bahaya, warga sakit dapat memperoleh pelayanan kesehatan, dan hasil pertanian dapat dibawa ke pasar dengan biaya yang wajar.
“Kami percaya kepada komitmen Bapak Gubernur Bobby Nasution untuk melihat dan mendengar suara rakyat kecil. Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya meminta jalan dan jembatan,” katanya dengan nada haru.
Kini, bola berada di tangan pemerintah. Masyarakat perbatasan Nias dan Nias Barat berharap Gubernur Sumatera Utara tidak hanya menerima laporan dari balik meja, tetapi turun langsung melihat kondisi jalan, menyaksikan perjuangan warga, dan merasakan sendiri medan yang setiap hari harus dilalui masyarakat.
Sebab bagi warga di pelosok, pembangunan bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran.
Pembangunan adalah ketika jalan yang selama bertahun-tahun menjadi sumber penderitaan akhirnya dibuka, jembatan yang selama ini mengancam keselamatan akhirnya dibangun, dan anak-anak pelosok dapat berangkat sekolah tanpa harus mempertaruhkan nyawa.
Masyarakat sudah lama menunggu. Kini mereka hanya ingin satu hal: jangan biarkan suara dari perbatasan kembali tenggelam di tengah gemuruh pembangunan Sumatera Utara.
(Utema Gulo)
