Diduga Abaikan Transparansi dan K3, Proyek TPI Binuangeun Disorot Aktivis

LEBAK BANTEN – Aktivis Kecamatan Wanasalam, Asep Erik Rikardo, menyoroti dugaan pelanggaran dalam proyek Rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Binuangeun yang berlokasi di Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.

Asep mengungkapkan bahwa proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut diduga tidak dijalankan sesuai prosedur. Hingga awal Agustus 2026, proyek itu disebut tidak dilengkapi papan informasi kegiatan, yang seharusnya menjadi kewajiban dalam setiap pekerjaan konstruksi pemerintah.

“Setiap proyek pemerintah wajib memasang papan informasi agar masyarakat mengetahui sumber anggaran, nilai proyek, pelaksana, serta jangka waktu pengerjaan. Jika ini tidak ada, patut diduga proyek tersebut tidak transparan,” tegas Asep, Jumat (7/8/2026).

Ketiadaan papan informasi ini dinilai membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran, karena publik tidak memiliki akses terhadap informasi dasar proyek. Kondisi tersebut bahkan memunculkan dugaan adanya praktik “proyek siluman”.

Tak hanya soal transparansi, Asep juga menyoroti lemahnya penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan. Para pekerja disebut tidak menggunakan perlengkapan keselamatan sebagaimana mestinya, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kerja, baik ringan maupun fatal.

Pengabaian K3 merupakan pelanggaran serius terhadap standar operasional pekerjaan konstruksi dan dapat berimplikasi pada sanksi hukum bagi pihak pelaksana proyek.

Secara regulasi, proyek yang dibiayai anggaran negara wajib memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014 juga mewajibkan pemasangan papan nama proyek sebagai bentuk transparansi.

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, publik tidak dapat mengakses informasi penting seperti nilai anggaran, sumber dana, identitas kontraktor, serta target waktu penyelesaian pekerjaan. Situasi ini dinilai rawan disalahgunakan dan berpotensi mengarah pada praktik korupsi maupun manipulasi spesifikasi pekerjaan.

Asep mendesak pihak terkait untuk segera turun tangan melakukan pengawasan dan penelusuran menyeluruh terhadap proyek tersebut. Ia menekankan pentingnya penegakan aturan guna memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan serta menjamin keselamatan para pekerja di lapangan.

(Bayu)