Dalam rekaman pesan suara yang diterima redaksi, pria tersebut menyampaikan nada gertakan dan ancaman pengarahan massa untuk menggagalkan rencana aksi.
"Saya telepon kok tidak diangkat, ayo ketemu muka? Kebetulan Saya juga peduli pendidikan dan juga dari LSM, sampean gak usah Demo ayo ketemuan, massa saya juga banyak lebih dari 100 orang. Saya ingin Blitar kondusif," ujar Monot dalam pesan suaranya.
Dugaan tekanan ini mencuat persis sebelum LSM RATU menggelar aksi damai di dua titik krusial, yakni Kantor Kejaksaan Negeri Blitar dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Wilayah Blitar.
Tuntutan Transparansi Dana BOS
Aksi yang direncanakan oleh LSM RATU tersebut digulirkan untuk menuntut transparansi pengelolaan keuangan negara di lingkungan sekolah menengah. Beberapa poin utama yang menjadi dasar gerakan ini meliputi:
Penegakan Transparansi: Mendesak seluruh SMAN dan SMKN di Wilayah Blitar untuk memasang papan realisasi penggunaan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara terbuka.
Dugaan Penyimpangan: Menyoroti indikasi kuat penyelewengan dan dugaan korupsi dana BOS akibat tidak tersedianya informasi publik mengenai alokasi anggaran di sekolah-sekolah tersebut.
Laporan Hukum: Meminta pihak Kejaksaan Negeri Blitar turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran BOS di tingkat SMA/SMK se-Kabupaten dan Kota Blitar.
Meski mendapatkan tekanan dan gertakan dari pihak-pihak yang mengandalkan keanggotaan massa, pihak LSM RATU menegaskan akan tetap konsisten mengawal aspirasi masyarakat dan penegakan hukum terkait transparansi anggaran pendidikan di Blitar. (TR)
