Desakan itu disampaikan agar mempermudah langkah hukum Tipikor Polda Papua Barat Daya dalam menyelesaikan proses penyelidikan.
"BPK RI harus kooperatif dan percepat umumkan hasil audit persoalan pengadaan pakaian DPRP PBD. Ini bagian dari langkah tegas untuk menghentikan budaya korupsi di Papua Barat Daya," tegas Ferry Onim di Sorong, Sabtu 29 Agustus 2026.
Menurutnya, bukan hanya kasus ini yang ditangani Tipikor Polda PBD. Masih ada sejumlah kasus lain yang perlu segera ditangani.
Ferry juga meminta adanya transparansi secara terbuka. Ia menilai korupsi adalah kejahatan terbesar karena menghambat pembangunan di Provinsi PBD.
"Sebagai pemuda Papua saya menilai kejahatan terbesar adalah korupsi. Contoh kecil, pencuri ayam atau motor langsung diproses hukum karena untuk makan minum. Beda dengan pencuri kelas kakap untuk memperkaya diri sendiri, merugikan negara ratusan miliar," ujarnya.
Ia menegaskan, sebagai Pemuda Papua peduli, pihaknya akan terus menyuarakan agar persoalan korupsi di PBD tidak dibudayakan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPK RI Perwakilan Papua Barat Daya dan Sekretariat DPRP PBD belum memberikan keterangan resmi terkait hasil audit tersebut.
_(Moy)_
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
