Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bireuen Ir. H. Mukhlis, S.T., bersama Wakil Bupati Bireuen Ir. H. Razuardi, M.T., didampingi Sekretaris Daerah Bireuen Ismunandar, S.T., M.T., dalam rangkaian Apel Gabungan yang berlangsung di halaman upacara Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Senin (28/9/2026).
Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Dinas PUPR Bireuen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan secara terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bireuen Mukhlis menegaskan bahwa pemerintahan yang baik tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari hasil, manfaat, serta pertanggungjawaban atas setiap program kepada masyarakat.
Menurutnya, setiap program pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas, hasil yang terukur, dapat dipertanggungjawabkan, dan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“SAKIP menjadi salah satu instrumen untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan program, dan penganggaran pemerintah memiliki arah serta ukuran keberhasilan yang jelas,” ujar Mukhlis.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen memperoleh predikat “B” dalam penilaian SAKIP Tahun 2026, yang menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Mukhlis mengatakan, capaian tersebut patut disyukuri dan diapresiasi. Namun, ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak menjadikan predikat maupun penghargaan sebagai tujuan akhir.
“Jangan berhenti pada predikat, karena sejatinya tujuan kita bersama adalah perubahan dan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen yang telah berkontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Selain penguatan akuntabilitas kinerja, Mukhlis juga menekankan pentingnya memperkuat integritas dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas sejak 2024 sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi.
Menurutnya, pembangunan Zona Integritas bukan semata-mata menjadi tanggung jawab unit kerja yang ditetapkan sebagai lokus, melainkan merupakan komitmen bersama seluruh perangkat daerah.
Karena itu, para kepala SKPK dan kepala puskesmas, khususnya unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, diminta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat integritas, serta menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat.
“Wajah pemerintah yang paling nyata adalah pelayanan kepada masyarakat. Predikat boleh menjadi target, tetapi integritas harus menjadi budaya,” ungkap Mukhlis.
Ia juga berpesan agar setiap prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sementara berbagai kekurangan yang masih ditemukan harus segera diperbaiki.
“Yang masih kurang kita perbaiki, dan yang belum dilakukan segera kita mulai,” katanya.
Bupati berharap penghargaan SAKIP dan apresiasi Zona Integritas dapat menjadi energi positif sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk terus meningkatkan kinerja, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan menghadirkan manfaat pembangunan yang semakin nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, penghargaan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah capaian administratif, tetapi menjadi bagian dari proses berkelanjutan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil serta kepentingan masyarakat.
( Hendra)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
