Era Era Hia mempertanyakan kualitas pembahasan anggaran apabila agenda DPRD berlangsung dari pagi hingga malam, mulai dari rapat paripurna, penyampaian pandangan fraksi, nota jawaban kepala daerah, hingga pembahasan bersama komisi-komisi.
“Setelah selesai pandangan fraksi, langsung nota jawaban Pak Bupati. Malam ini juga pembahasan komisi-komisi. Mana mungkin berkualitas paripurna jika demikian?” ujar Era Era Hia.
Menurutnya, pembahasan anggaran bukan sekadar menyelesaikan tahapan administratif, melainkan membutuhkan konsentrasi, ketelitian dan ruang yang cukup untuk mengkaji setiap program serta alokasi anggaran.
“Dari pagi sampai tengah malam, mana ada pikiran baik di saat badan sudah letih dan capek,” katanya.
Tidak hanya menyoroti jadwal pembahasan anggaran, Era Era Hia juga meminta Bupati Nias Barat, Dr. Eliyunus Waruwu, mengevaluasi kebiasaan yang menurutnya terlalu sering menunda berbagai urusan pemerintahan.
Ia berharap persoalan tersebut tidak kembali terjadi pada tahun berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak aparatur dan masyarakat.
“Berharap kepada Bupati Eliyunus Waruwu, kebiasaan menunda-nunda diakhiri tahun ini. Tahun depan agar bertobat, berhentilah menyusahkan banyak orang,” ujarnya.
Ia kemudian menyinggung pembayaran sejumlah hak yang menurutnya menjadi keluhan, termasuk gaji PPPK PW, TPP ASN dan gaji aparat desa.
“Juga berhentilah menunda pembayaran hak-hak orang lain, mulai gaji PPPK PW, TPP ASN, gaji aparat desa,” tegasnya.
Era Era Hia juga mengaitkan proses P-APBD dengan keberlangsungan program pemerintah daerah. Menurutnya, semakin lama proses anggaran diselesaikan, semakin besar pula potensi kegiatan pemerintah daerah ikut tertunda.
“Menunda proses P-APBD sama saja menunda semua kegiatan Pemda,” katanya.
Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai pengelolaan kas daerah. Namun, pernyataan mengenai adanya dana yang “menumpuk di bank” perlu diklarifikasi berdasarkan data resmi pemerintah daerah agar dapat diketahui kondisi kas dan realisasi APBD secara objektif.
Mantan Wakil Bupati itu turut menyampaikan keprihatinannya terhadap anggota DPRD dan pimpinan OPD yang mengikuti rapat hingga malam.
“Kasihan anggota DPRD Nias Barat, dari pagi paripurna dan rapat sampai malam ini. Demikian pula pimpinan OPD yang harus rapat malam ini bersama komisi-komisi,” ungkapnya.
Era Era Hia berharap pola kerja tersebut dievaluasi sehingga pembahasan anggaran dapat dilakukan secara lebih terencana dan tidak mengorbankan kualitas pembahasan.
Lebih jauh, Era Era Hia mengaku menerima keluhan dari sejumlah ASN yang, menurutnya, tidak leluasa menyampaikan kritik secara terbuka.
“Saya memaklumi kalau ASN tak bisa bersuara keras, meskipun mereka mendapatkan tekanan. Banyak di antara mereka menelepon dan WhatsApp menyampaikan keluhan,” katanya.
Ia menilai kritik terhadap pemerintah daerah merupakan bagian dari kontrol publik, terutama apabila menyangkut hak-hak aparatur dan kualitas pelayanan pemerintahan.
“Ketika ada pihak yang memprotes, apalagi menyangkut hak-hak mereka dan rapat sampai tengah malam, mereka senang karena sudah mewakili suara hati mereka,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan terhadap tata kelola pemerintahan Nias Barat, khususnya menyangkut efektivitas pembahasan anggaran, ketepatan waktu pembayaran hak aparatur, serta perencanaan program pemerintah daerah.
(Utema Gulo)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
