Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., bersama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (17/9/2026).
Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn) Akhmad Wiyagus, Pimpinan KPK RI Johanis Tanak, perwakilan BPKP RI Setya Nugraha, serta perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam kegiatan ini, Bupati Tapanuli Utara hadir didampingi oleh Inspektur Daerah Manapang Simamora beserta jajaran pimpinan Perangkat Daerah teknis Pemkab Tapanuli Utara.
Sejalan dengan arahan KPK RI dan Kemendagri, Pemkab Tapanuli Utara berkomitmen penuh memperkuat posisi dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di daerah. Penguatan ini ditujukan agar APIP mampu menjalankan peran secara optimal sebagai sistem peringatan dini (early warning system) serta mitra strategis pemerintah daerah dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi penyimpangan sebelum masuk ke ranah hukum.
Melalui komitmen bersama ini, Pemkab Tapanuli Utara terus berupaya memastikan seluruh proses perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai kaidah hukum serta senantiasa mengedepankan kepentingan publik.
(Edys lumbantiruan)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
