Usman Husin Soroti Akurasi Data Desil: Jangan Sampai Masyarakat Kehilangan Hak

MALAKA — Anggota DPR RI Fraksi PKB Daerah Pemilihan (Dapil) NTT II, Usman Husin, menyoroti pentingnya akurasi dan pemutakhiran data desil masyarakat sebagai salah satu dasar dalam memastikan berbagai program dan kebijakan pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran.

Usman mengatakan, data desil tidak boleh hanya dipandang sebagai angka atau kategori statistik. Di balik setiap data terdapat kondisi kehidupan, kebutuhan, serta hak masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah.

“Data bukan sekadar angka. Di balik setiap desil ada kehidupan, kebutuhan dan hak masyarakat yang harus diperhatikan. Ketepatan data menjadi penting agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap program dan kebijakan pemerintah,” jelas Usman Husin melalui pesan WhatsApp, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat perlu diikuti dengan pembaruan data secara berkala. Data yang tidak lagi sesuai dengan kondisi faktual di lapangan berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran berbagai program pemerintah.

Karena itu, Usman mendorong pemerintah melalui instansi terkait agar segera melakukan pembenahan dan pemutakhiran data desil masyarakat. Proses tersebut, kata dia, perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya sehingga data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan keadaan di lapangan.

“Pemerintah perlu memastikan data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan perhatian dan program pemerintah justru terlewat karena data yang tidak diperbarui,” ujarnya.

Usman juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi. Menurutnya, pemutakhiran data bukan hanya persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap program dan kebijakan pemerintah.

Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat meningkatkan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data sehingga perubahan kondisi masyarakat dapat segera tercermin dalam basis data pemerintah.

“Ketepatan data harus menjadi perhatian bersama. Data yang akurat akan membantu pemerintah mengambil kebijakan yang lebih tepat dan memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap program pemerintah,” pungkas Usman Husin.

(Fabianus Bria)