Hari ini kami menyaksikan cacat logika itu dipertontonkan secara telanjang. Negara yang dibangun dari keringat relawan, dari air mata emak-emak di TPS, dari uang recehan anak muda untuk kaos 02, tiba-tiba menyerahkan mimbar sucinya kepada orang yang kemarin meludahi mimbar itu.
Syahganda Nainggolan bukan orang baru. Rekam jejaknya adalah prasasti perlawanan:
Pertama, Dia adalah arsitek moral dari KAMI — Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Sebuah gerakan yang menjadikan Pemerintahan Joko Widodo sebagai musuh bersama, yang berakhir dengan vonis penjara di tahun 2021. Dia bukan sekadar pengkritik, dia adalah penantang kekuasaan yang sah.
Kedua, Pada 2024, dia bukan penonton. Dia adalah jenderal lapangan bagi Anies Baswedan. Dia berdiri tegak di seberang kami. Dia berhadapan langsung dengan Prabowo-Gibran. Dia yang kami lawan di setiap perdebatan di warung kopi.
Ketiga, Bahkan setelah kalah, dia tidak berhenti. Dia menyerang jantung kehormatan kami — mempertanyakan kredibilitas pribadi Presiden Jokowi dan keabsahan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka secara tajam dan konsisten di ruang publik. Itu bukan kritik sehat, itu serangan yang dibungkus dengan kedok intelektualitas.
Maka ketika hari ini dia diangkat sebagai Kepala Badan Komunikasi Presiden, inilah ironi paling kejam dalam sejarah relawan modern: Musuh diberi karpet merah, sementara prajurit dibiarkan berdiri di luar istana.
Ini bukan politik akomodatif. Ini adalah politik bunuh diri.
Mengapa disebut politik bunuh diri? Karena tiga racunnya akan membunuh kekuasaan dari dalam:
1. Racun pertama: pembunuhan makna pengorbanan
Loyalitas seharusnya dibayar dengan kehormatan. Ketika seseorang yang dulu menggerus kekuasaan tiba-tiba diberi kedudukan terhormat, maka pesannya kepada jutaan relawan sangat jelas: “Pengorbanan kalian tidak berharga.” Kalian yang bertaruh waktu, tenaga, harta, ternyata nilainya kalah dibanding seseorang yang pandai melancarkan serangan. Ini adalah penurunan standar moral yang paling menyakitkan.
2. Racun kedua: inversi etika — serangan menjadi jalan karir
Logika ini mengajarkan pelajaran yang keliru: semakin keras kamu menyerang penguasa hari ini, semakin besar peluangmu dipanggil ke istana esok hari. Kesetiaan dianggap kebodohan, dan perubahan haluan dianggap strategi cerdas. Ini melahirkan krisis kepercayaan yang dalam, dan mencetak generasi yang pandai berpura-pura menjadi oposisi demi jabatan.
3. Racun ketiga: duri dalam daging — musuh di dalam selimut
Kepala Badan Komunikasi Presiden adalah suara resmi kepresidenan. Orang yang memegang peran ini menentukan pesan yang diterima rakyat. Jika posisi ini diisi oleh mereka yang tidak sejalan dengan Asta Cita, yang menaruh curiga pada tokoh-tokoh utama pemerintahan, maka ibarat menaruh racun di kendi air minum sendiri. Hari ini mungkin tersenyum, namun dari dalamlah perahu bisa dibocorkan.
Bara JP Lampung tidak akan diam melihat logika kekuasaan diperlakukan seperti ini.
Oleh karena itu, kami Faisol Sanjaya atas nama DPD Bara JP Lampung, dengan ini mendesak:
1. Presiden Prabowo Subianto segera mencabut SK pengangkatan Syahganda Nainggolan. Jangan biarkan satu keputusan menghapus pengorbanan jutaan relawan.
2. Diungkapkan kepada publik siapa yang mengusulkan nama ini. Rakyat berhak mengetahui siapa pihak yang merekomendasikan tokoh oposisi ke posisi strategis kepresidenan.
3. Kembalikan kehormatan jabatan ini kepada mereka yang berjuang bersama. Jika ingin merangkul, rangkullah rakyat kecil, bukan tokoh oposisi yang kalah dan mencari kedudukan.
Sejarah tidak pernah mencatat penguasa yang besar karena mengangkat musuh ke posisi terhormat sambil melupakan teman seperjuangan.
Kekuasaan yang melupakan siapa yang membawanya ke puncak, adalah kekuasaan yang sedang menggali kuburnya sendiri.
Bandar Lampung, 3 Oktober 2026
Atas nama perjuangan yang dikhianati,
Faisol Sanjaya
Ketua DPD Bara JP Provinsi Lampung
(Imn)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
