Pasalnya, tenaga kesehatan tersebut diketahui masih bertugas di Puskesmas Weliman dengan status PPPK Paruh Waktu. Namun, di sisi lain, yang bersangkutan juga mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai tenaga kesehatan desa Motaulun dan menerima insentif yang bersumber dari Dana Desa.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengangkatan tersebut dilakukan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Desa Motaulun, Rofinus Seran, sekitar Juni 2026.
Sejumlah sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa tenaga kesehatan tersebut masih menjalankan tugasnya di Puskesmas Weliman, sekaligus tercatat sebagai tenaga kesehatan desa Motaulun.
Ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp pada Senin (9/11/2026), Sekretaris Desa Motaulun membenarkan adanya tenaga kesehatan berstatus PPPK Paruh Waktu yang diberikan SK sebagai tenaga kesehatan desa.
"Benar, memang ada Nakes PPPK Paruh Waktu yang rangkap Nakes desa. Dia baru diberikan SK sekitar bulan Juni dan sudah menerima honor atau insentif dari Dana Desa. Kalau soal SK, tanya ke Pak PJ, saya hanya ikut perintah," jelas Sekretaris Desa Motaulun.
Pengakuan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan terkait dasar pengangkatan, mekanisme penetapan, hingga sumber pembiayaan insentif bagi tenaga kesehatan yang bersangkutan.
Secara regulasi, status PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Sementara pengaturan teknis PPPK Paruh Waktu juga telah diatur melalui PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026.
Di sisi lain, pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Karena itu, perlu ada penjelasan mengenai kesesuaian pengangkatan tenaga kesehatan desa tersebut dengan ketentuan kepegawaian, perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu, serta aturan penggunaan Dana Desa.
Publik juga berhak mengetahui apakah pengangkatan tersebut telah melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran desa, serta apakah terdapat dasar administrasi dan regulasi yang membenarkan pemberian insentif kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan.
Sementara itu, Pj. Kepala Desa Motaulun sekaligus Camat Malaka Barat, Rofinus Seran, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon untuk meminta penjelasan terkait dasar pengangkatan dan pemberian insentif tersebut, hingga berita ini disusun belum memberikan tanggapan.
Media ini tetap membuka ruang klarifikasi kepada Pj. Kepala Desa Motaulun, Pemerintah Kecamatan Malaka Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta instansi terkait lainnya guna memperoleh penjelasan yang berimbang mengenai persoalan tersebut.
(Fabianus Bria)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
