Adapun tuntutan relawan :
1. Sederhanakan dan integrasikan sistem aplikasi
2. Tolak pengurangan jumlah relawan
3. Masukkan kembali kendaraan operasional yang sebelumnya dihapus
4. Tinjau ulang skema insentif Rp2.000 per PM
5. Tolak pengurangan insentif kader Persiandu
Para relawan meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meninjau dan menindaklanjuti kelima poin tersebut. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar aksi besar-besaran dengan mengajak aliansi seluruh relawan MBG di Kabupaten Musi Rawas.
"Kami tidak akan mundur, ataupun tunduk untuk ditindas. Tapi bangkit, menatap, untuk melawan. Karena mundur adalah bentuk pengkhianatan. Hidup relawan MBG! Hidup relawan MBG! Hidup relawan MBG!" — seru para relawan secara bersama-sama di lokasi pertemuan.
Irfan Beranata, salah satu perwakilan relawan yang juga merupakan pemuda asli Musi Rawas, saat ditemui awak media menjelaskan lebih lanjut alasan penolakan tersebut:
"Kami menolak Juknis Nomor 63551. Isinya menyangkut penghapusan kendaraan operasional, yang mana Kepala BGN tidak menepati janji-janjinya, tidak sesuai dengan apa yang beliau sampaikan kepada kami para relawan," ujar Irfan.
Ia menegaskan, jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti, pihaknya siap mengerahkan seluruh elemen relawan MBG di Musi Rawas untuk aksi bersama.
"Harapan kami, semoga Kepala BGN mendengar apa yang menjadi tuntutan kami di Kabupaten Musi Rawas ini," tambahnya.
Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Musi Rawas, Elmond Halomoan, S.E., ditemui oleh media, Ia ikut menyoroti keluarnya Juknis Nomor 63551 terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataannya, ia menyampaikan dukungan atas lima tuntutan yang disampaikan para relawan di lapangan.
Elmond menegaskan bahwa tuntutan-tuntutan ini layak untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait
"Kami dari Pemuda Pancasila melihat langsung bagaimana kerja keras para relawan MBG di lapangan. Mereka berjuang tanpa kenal lelah agar program ini sampai tepat sasaran sekolah dan ke masyarakat.
Juknis Nomor 63551 ini jika diterapkan begitu saja justru akan menyulitkan operasional di lapangan. Kelima tuntutan ini bukan permintaan berlebihan, melainkan kebutuhan nyata agar program MBG tetap berjalan baik dan lancar.
Kami mendengar aspirasi rakyat, kami berdiri bersama para relawan. Semoga pihak pimpinan pusat dapat meninjau kembali dan mendengarkan suara dari bawah," ujar Elmond Halomoan, S.E.
( Guntur )


%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)








