Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Nias pada Senin (6/7/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias, Sabayuti Gulo, S.E. Turut hadir Wakil Bupati Nias, unsur pimpinan dan anggota DPRD, staf ahli bupati, para asisten Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Nias, serta pimpinan instansi vertikal, BUMN, dan BUMD.
Agenda rapat diawali dengan penyampaian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Yustinus Gulo. Dalam penyampaiannya, fraksi tersebut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Nias, khususnya Bupati Nias, atas penyampaian Ranperda dimaksud. Fraksi PDI Perjuangan juga menyatakan menerima Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPRD.
Pandangan senada disampaikan Fraksi Golkar melalui Yaredi Gulo. Fraksi Golkar menerima dan menyetujui Ranperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, sembari mendorong agar kebijakan pembangunan daerah ke depan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama di sektor sosial, budaya, dan ekonomi.
Sementara itu, Fraksi Rakyat yang diwakili Paulus Sohahau Halawa turut menyatakan persetujuannya. Fraksi ini memberikan sejumlah masukan agar pemerintah daerah terus memastikan prioritas pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, evaluasi kinerja secara berkelanjutan dinilai penting guna memastikan efektivitas program yang dijalankan.
Fraksi Gerindra Perindo melalui Dafati Mendrofa, S.Pd.K., juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Nias kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Fraksi ini mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan APBD ke depan, terutama melalui penyempurnaan administrasi dan kelengkapan dokumen laporan keuangan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Adapun Fraksi Hanura PSI yang disampaikan oleh Agusniaman Lafau menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 diharapkan menjadi pedoman dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Fraksi ini juga menyoroti pentingnya penataan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kompetensi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Secara umum, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Nias menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Berbagai saran, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh masing-masing fraksi diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Nias dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, demi mewujudkan Nias yang maju, akuntabel, dan berkelanjutan.
Niaskab.go.id/Pidar)
.jpg)
