Di tengah aktivitas masyarakat yang terus berjalan, sampah justru menumpuk tanpa kepastian kapan akan diangkut. Kondisi ini menjadi ironi, terlebih masyarakat, pemilik toko, hingga pedagang kaki lima (PKL) setiap bulannya dikenakan retribusi pelayanan persampahan.
Pertanyaan sederhana pun muncul: ketika masyarakat telah memenuhi kewajibannya membayar retribusi, mengapa hak mereka untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat justru belum terpenuhi secara maksimal?
Bau menyengat mulai tercium di sejumlah permukiman. Lalat berukuran besar beterbangan di sekitar tumpukan sampah dan mengganggu aktivitas warga. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, persoalan yang semula berkaitan dengan kebersihan berpotensi berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat.
Yang lebih memprihatinkan, tumpukan sampah tidak hanya terlihat di ruas-ruas jalan utama Kota Juang. Sampah juga ditemukan di sejumlah lorong dan lingkungan permukiman warga.
Ironisnya lagi, tumpukan sampah terlihat di sekitar lingkungan UPTD SD Negeri yang berada di kawasan pusat kota. Di tempat tersebut, para siswa sedang menuntut ilmu dan membangun masa depan mereka.
Pertanyaannya, nilai apa yang sedang kita wariskan kepada generasi penerus ketika lingkungan tempat mereka belajar justru dibiarkan dikepung sampah?
Sekolah semestinya menjadi ruang yang bersih, sehat, dan nyaman bagi anak-anak untuk menimba ilmu. Sebab, pendidikan bukan hanya tentang apa yang disampaikan guru di dalam kelas, tetapi juga tentang apa yang dilihat dan dirasakan peserta didik di lingkungan sekitarnya.
Sementara itu, Sekretaris DLHK Kabupaten Bireuen, Safrizal, S.T., didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kabupaten Bireuen, Julfrizal, S.T., saat ditemui media ini menjelaskan bahwa kondisi anggaran DLHK saat ini sangat terbatas.
Menurutnya, pihak DLHK sedang mencari langkah untuk mengoptimalkan rute pengangkutan sampah agar anggaran yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan operasional, termasuk biaya pekerja dan transportasi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah di Bireuen bukan semata-mata persoalan teknis pengangkutan, melainkan juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan.
Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat persoalan kebersihan kehilangan perhatian.
Sampah yang dibiarkan menumpuk tidak pernah mengenal istilah defisit anggaran. Ia terus membusuk, mengeluarkan bau, mengundang lalat, dan perlahan menggerus kenyamanan masyarakat.
Di sisi lain, muncul dugaan di tengah masyarakat bahwa keterbatasan biaya operasional, termasuk ketersediaan bahan bakar, turut menyebabkan sejumlah armada pengangkut sampah tidak beroperasi secara optimal. Dugaan tersebut tentu perlu mendapat penjelasan dan klarifikasi dari pihak terkait agar masyarakat memperoleh informasi yang terang dan tidak berspekulasi.
Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu segera mencari jalan keluar. Sebab, kebersihan kota bukan kemewahan, melainkan bagian dari hak dasar masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan layak.
Masyarakat mungkin tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin jalan yang bersih, lorong yang tidak dipenuhi sampah, lingkungan yang tidak berbau, dan anak-anak mereka dapat belajar tanpa harus berdampingan dengan tumpukan sampah.
Bireuen adalah rumah kita bersama. Jika rumah sendiri dibiarkan kotor, lalu kepada siapa kita berharap untuk membersihkannya?
Kota yang maju bukan hanya dibangun dengan gedung dan jalan yang megah. Kemajuan juga tercermin dari bagaimana pemerintah menjaga kebersihan, kesehatan, dan martabat warganya.
Karena pada akhirnya, sampah yang menumpuk bukan hanya meninggalkan bau. Ia juga meninggalkan pertanyaan: sejauh mana kita benar-benar peduli terhadap kota dan masyarakat yang kita layani?
(Hendra)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
