Rozi Ervan menyampaikan bahwa penanganan Karhutla tidak boleh dilakukan secara lambat, mengingat kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak yang luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat akibat asap, hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Kami meminta Pemprov Riau untuk bergerak cepat dan mengambil langkah konkret dalam menangani Karhutla. Jangan sampai api meluas dan dampaknya semakin besar bagi masyarakat Riau,” tegas Rozi Ervan.
Menurutnya, penanganan Karhutla membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BPBD, TNI-Polri, perusahaan, masyarakat, serta seluruh pihak terkait. Upaya pemadaman dan pencegahan juga harus dilakukan secara terpadu, terutama di wilayah yang memiliki potensi tinggi terjadinya kebakaran.
Rozi juga meminta agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap kawasan hutan dan lahan yang rawan terbakar. Selain pemadaman, langkah pencegahan dinilai sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran berulang.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya bertindak ketika api sudah membesar. Pencegahan, patroli, pemantauan titik rawan, serta kesiapsiagaan harus ditingkatkan sejak awal,” ujarnya.
DPC RMRB Kabupaten Bengkalis, lanjut Rozi, mendukung langkah pemerintah dalam menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak Karhutla. Namun, pihaknya juga meminta agar penanganan dilakukan secara transparan, cepat, dan terukur.
Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama.
“Kami dari DPC RMRB Kabupaten Bengkalis siap mendukung upaya pemerintah dalam penanganan Karhutla. Tetapi kami juga meminta Pemprov Riau menunjukkan keseriusan dengan tindakan yang cepat dan nyata di lapangan,” tutup Rozi Ervan.
(Putra)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
