BENGKULU TENGAH-– Pemerintah Desa Lubuk Unen Baru, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Selasa (26/5/2026), menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Desa Pra Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan awal pelaksanaan program pembangunan desa. Musyawarah dilaksanakan dengan tujuan menyampaikan secara terbuka rencana pelaksanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026, sekaligus memastikan adanya pemahaman bersama antara pemerintah desa dan masyarakat terkait program yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan desa.
Musyawarah tersebut dihadiri unsur Pemerintah Desa Lubuk Unen Baru, Kepala Desa Wira Hadi, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus lembaga-lembaga kemasyarakatan tingkat desa, para Pendamping Desa, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Kementerian Pertanian, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat Desa Lubuk Unen Baru.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama dalam mendukung transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan desa.
Dalam sambutannya, Pemerintah Desa Lubuk Unen Baru menyampaikan bahwa musyawarah pra pelaksanaan merupakan tahapan awal yang sangat penting sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan. Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah desa untuk menyampaikan informasi secara terbuka terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), desain teknis kegiatan pembangunan, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pembangunan desa yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah melalui berbagai tahapan musyawarah desa sebelumnya, mulai dari penggalian gagasan di tingkat masyarakat hingga penetapan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026.
Pada kesempatan tersebut, pemerintah desa juga memaparkan secara rinci dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain teknis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Pemaparan tersebut dimaksudkan agar seluruh peserta musyawarah mengetahui secara jelas jenis kegiatan, lokasi pelaksanaan, besaran anggaran, serta spesifikasi teknis yang akan digunakan.
Dengan demikian, masyarakat dapat turut mengawasi dan memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Selain itu, dalam forum musyawarah juga disampaikan pemaparan mengenai Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Nomor 47 Tahun 2023 yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di tingkat desa.
Penjelasan tersebut bertujuan agar seluruh pihak memahami mekanisme pengadaan yang harus dilaksanakan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui Musyawarah Desa Pra Pelaksanaan ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi antara pemerintah desa dan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan desa. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan, baik dalam bentuk pengawasan, dukungan tenaga, maupun partisipasi dalam menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan.
Kegiatan musyawarah ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Desa Lubuk Unen Baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Dengan adanya keterbukaan informasi sejak awal pelaksanaan program, diharapkan seluruh kegiatan pembangunan desa pada Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa Lubuk Unen Baru.
(Eva Susanti)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
