Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap dugaan lemahnya tata kelola sektor perparkiran di wilayah Kabupaten Kampar.
Dalam orasinya, Koordinator APMBR, Rahmat, menyoroti dugaan lemahnya pengawasan dan indikasi pengelolaan lahan parkir yang dinilai tidak transparan.
Meminta kepada Bupati Kampar copot Kadishub Kampar yang Diduga menyalah gunakan Hak jabatan yg kurang netral/KKN.
APMBR juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik jual beli lahan parkir yang disebut-sebut merugikan daerah dan masyarakat. Menurut Rahmat, sektor perparkiran seharusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun justru diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, APMBR menyoroti pengelolaan keuangan parkir dan meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap aliran dana parkir. Mereka menduga adanya praktik “jatah” atau setoran tertentu yang berpotensi mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
“Dugaan ini jelas mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami meminta pemerintah daerah bersikap tegas dan terbuka,” tegas Rahmat dalam orasinya.
Melalui aksi damai tersebut, APMBR berharap Pemerintah Kabupaten Kampar dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret guna memastikan pengelolaan sektor perparkiran berjalan sesuai aturan, bebas dari praktik penyimpangan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan daerah.
Aksi massa APMBR diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Elfauzan. Ia menyampaikan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan massa aksi telah diterima secara resmi dan akan menjadi bahan evaluasi internal.***
(putra)
