Sekretaris Jenderal DPP Bara JP, Boy Nababan, menyampaikan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan hasil penting dari Reformasi 1998 dan telah membawa dampak positif terhadap profesionalisme institusi kepolisian.
“Bara JP menilai Polri saat ini sudah jauh lebih maju dan profesional. Penempatan Polri di bawah Presiden adalah buah Reformasi ’98 yang sebaiknya tetap dipertahankan,” ujar Boy Nababan kepada awak media melalui sambungan telepon, Selasa (27/1/26).
Menurut Boy, wacana pemindahan posisi Polri, baik untuk kembali digabung dengan TNI maupun ditempatkan di bawah kementerian tertentu, bukanlah isu yang mendesak untuk dibahas saat ini. Ia menilai, masyarakat lebih membutuhkan penguatan kinerja dan pelayanan kepolisian ketimbang perubahan struktur kelembagaan.
“Perdebatan soal posisi Polri tidak terlalu urgen bagi kebutuhan masyarakat hari ini. Yang dibutuhkan adalah peningkatan kinerja dan pelayanan,” jelasnya.
Boy juga menekankan bahwa jika masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, maka perbaikan dapat dilakukan tanpa menyentuh aspek fundamental kelembagaan.
“Kalau ada pasal dalam UU yang perlu disempurnakan, silakan dibenahi. Tapi hal mendasar seperti posisi Polri di bawah Presiden sebaiknya tidak diutak-atik,” tegasnya.
Ia menambahkan, sistem pemerintahan Indonesia yang menganut presidensial telah menempatkan kementerian, TNI, dan Polri secara tepat di bawah kendali Presiden sebagai kepala pemerintahan.
“Dalam sistem presidensial, sudah tepat jika kementerian, TNI, dan Polri berada di bawah Presiden,” pungkas Boy.
Sebagai informasi, wacana terkait penempatan Polri di bawah kementerian mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dan Kepolisian RI yang digelar pada Senin (26/1). Salah satu isu yang dibahas dalam forum tersebut adalah usulan perubahan posisi kelembagaan Polri.
(Iman)
