Imbauan tersebut dikeluarkan oleh Bupati Tapanuli Utara sebagai langkah antisipatif guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah. Dalam surat itu, para kepala desa juga diminta untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) selama masa pemulihan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Sejumlah pengusaha kayu mengaku tetap menjalankan aktivitasnya dengan alasan telah mengantongi SKPT yang diterbitkan sebelum imbauan diberlakukan. Bahkan, sebagian pihak menilai imbauan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Tapanuli Utara belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait efektivitas dan tindak lanjut dari imbauan tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Heri W. Marpaung, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rekomendasi maupun izin resmi untuk aktivitas penebangan, termasuk di lahan milik masyarakat, sejak bencana banjir melanda wilayah Sumatera Utara.
Di sisi lain, sikap Kepala KUPTD KPH XII, Andri S. Sihotang, selaku pejabat teknis di wilayah tersebut turut menjadi sorotan. Meski telah menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas penebangan, yang bersangkutan dinilai belum mengambil langkah tegas dan cenderung bungkam.
Kondisi ini memicu kekecewaan publik. Masyarakat menilai adanya pembiaran terhadap aktivitas yang bertentangan dengan imbauan pemerintah, sekaligus berpotensi memperparah kerusakan lingkungan pascabencana.
(Edys lumbantoruan)
.jpg)
.jpg "Oknum Walikorong Di Padang Pariaman Terkesan Arogan Saat Di Konfirmasi Terkait Video Rumah Warga Diduga Sudah Puluhan Tahun Tidak Mendapatkan Bantuan RTLH")
