Penegasan tersebut menjadi penting di tengah kebutuhan masyarakat terhadap bantuan pangan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rumah tangga. Penyaluran berlangsung di halaman Kantor Camat Simpang Mamplam, Jumat (25/9/2026), dengan proses yang berjalan tertib dan aman.
Berdasarkan data yang diterima media ini dari Perum Bulog Kantor Cabang Lhokseumawe, sebanyak 4.962 Penerima Bantuan Pangan (PBP) tercatat di Kecamatan Simpang Mamplam.
Untuk setiap bulan, alokasi beras mencapai 49.620 kilogram. Sementara itu, total realisasi bantuan untuk periode Juli hingga September 2026 mencapai 148.860 kilogram.
Dengan demikian, bantuan yang disalurkan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan beras yang benar-benar bergerak dari pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Bantuan pemerintah adalah hak masyarakat penerima manfaat dan tidak dipungut biaya,” demikian penegasan yang menjadi prinsip utama dalam proses penyaluran tersebut.
Proses distribusi di lapangan terpantau berlangsung tertib. Tidak terlihat adanya praktik pungutan maupun hal-hal mencurigakan selama kegiatan berlangsung. Masyarakat penerima manfaat juga mengikuti proses penyaluran dengan tertib hingga bantuan diterima.
Direktur Perum Bulog Kantor Cabang Lhokseumawe, Muhammad Ikbal, mengatakan penyaluran bantuan pangan terus dilakukan hingga akhir September 2026.
Ia berharap seluruh bantuan yang diterima masyarakat benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan tidak diperjualbelikan.
Menurutnya, dalam situasi ekonomi yang masih menuntut masyarakat mengatur pengeluaran secara cermat, beras merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam rumah tangga.
“Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat penerima manfaat dan tidak diperjualbelikan, karena beras merupakan kebutuhan utama dalam rumah tangga,” jelas Muhammad Ikbal.
Di lapangan, penyaluran berlangsung lancar. Masyarakat penerima manfaat terlihat menerima bantuan dengan tertib dan tidak terdapat penolakan terhadap bantuan tersebut.
Pada akhirnya, bantuan pangan bukan sekadar soal berapa kilogram beras yang dibagikan. Di balik setiap karung yang diterima masyarakat, ada amanah negara yang harus sampai kepada mereka yang berhak.
Sebab, ketika bantuan telah menjadi hak rakyat, maka tidak boleh ada harga yang disisipkan di antara tangan pemerintah dan tangan penerima. Amanah harus sampai tanpa potongan, pelayanan harus berjalan tanpa pungutan, dan bantuan harus diterima dengan penuh martabat.
( Hendra)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
